Implementasi Peraturan Hukum Laut dalam Penegakan Hukum di Indonesia merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara di laut. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, penegakan hukum laut menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, implementasi peraturan hukum laut di Indonesia masih belum optimal. “Kita memang memiliki undang-undang yang cukup lengkap terkait dengan hukum laut, namun dalam praktiknya masih banyak kendala dalam penegakan hukum,” ujarnya.

Salah satu kendala utama dalam implementasi peraturan hukum laut adalah kurangnya koordinasi antara instansi terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tanpa adanya koordinasi yang baik, penegakan hukum laut menjadi sulit dilakukan secara efektif.

Selain itu, rendahnya kapasitas dan sarana prasarana yang memadai juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum laut di Indonesia. Hal ini membuat penegakan hukum menjadi tidak efisien dan rentan terhadap tindakan pelanggaran hukum laut.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, peningkatan kapasitas dan koordinasi antarinstansi menjadi kunci dalam meningkatkan implementasi peraturan hukum laut di Indonesia. “Kita perlu terus meningkatkan kapasitas personel dan sarana prasarana untuk memastikan penegakan hukum laut dapat dilakukan secara efektif,” ujarnya.

Dengan adanya langkah-langkah yang terencana dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan implementasi peraturan hukum laut dalam penegakan hukum di Indonesia dapat menjadi lebih optimal dan dapat menjaga kedaulatan negara di laut. Sehingga, sumber daya laut yang kaya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.