Kewenangan Bakamla dalam penegakan hukum maritim memegang peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Bakamla, atau Badan Keamanan Laut, memiliki tugas utama untuk melindungi kepentingan negara di bidang keamanan laut, termasuk dalam hal penegakan hukum maritim.

Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, kewenangan Bakamla dalam penegakan hukum maritim sangat penting untuk mencegah berbagai tindak kejahatan di laut, seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan barang terlarang, dan terorisme laut. “Bakamla memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kedaulatan negara di laut,” ujarnya.

Salah satu bentuk kewenangan Bakamla dalam penegakan hukum maritim adalah melakukan patroli laut untuk mengawasi aktivitas di perairan Indonesia. Dengan adanya patroli laut ini, Bakamla dapat mendeteksi secara dini potensi ancaman di laut dan mengambil tindakan preventif untuk mengatasinya.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Arifsyah Nasution, kewenangan Bakamla dalam penegakan hukum maritim juga mencakup penegakan hukum lingkungan di laut. “Bakamla memiliki peran penting dalam melindungi ekosistem laut dan sumber daya alam yang ada di perairan Indonesia,” ujarnya.

Namun, meskipun memiliki kewenangan yang luas dalam penegakan hukum maritim, Bakamla juga perlu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti TNI AL, Polri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerjasama lintas sektoral ini penting untuk memastikan efektivitas penegakan hukum maritim di Indonesia.

Dengan demikian, kewenangan Bakamla dalam penegakan hukum maritim memang sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Melalui peran mereka, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara maritim yang aman dan sejahtera.