Peran penting peraturan hukum laut dalam pembangunan kelautan Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai negara maritim dengan potensi sumber daya laut yang sangat besar, Indonesia harus memiliki regulasi yang jelas dan mengikat untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut serta memanfaatkan potensi laut secara optimal.

Menurut Dr. Saiman, seorang pakar hukum laut dari Universitas Indonesia, peraturan hukum laut sangat penting dalam mengatur pemanfaatan sumber daya laut agar tidak merusak lingkungan dan keberlanjutan ekosistem laut. “Peraturan hukum laut juga diperlukan untuk menyelesaikan konflik antara negara-negara yang memiliki klaim terhadap wilayah perairan laut yang sama,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa peraturan hukum laut yang ada dapat diterapkan secara konsisten dan efektif. Hal ini merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi kepentingan nasional, termasuk kepentingan ekonomi dan keamanan di sektor kelautan.

Menurut Bapak Susanto, seorang ahli kelautan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, peraturan hukum laut juga berperan dalam mengatur aktivitas penangkapan ikan yang berkelanjutan. “Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dapat mengurangi praktik penangkapan ikan yang illegal dan tidak berkelanjutan,” katanya.

Selain itu, peraturan hukum laut juga berperan dalam mengatur transportasi laut dan keselamatan pelayaran. Menurut data dari Badan Keamanan Laut, kasus kecelakaan kapal di perairan Indonesia sering terjadi akibat kelalaian dalam mematuhi peraturan hukum laut yang berlaku.

Dengan demikian, peran penting peraturan hukum laut dalam pembangunan kelautan Indonesia sangatlah vital. Pemerintah, akademisi, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diimplementasikan dengan baik demi keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.