Pentingnya Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Pelanggaran Batas Laut

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi pelanggaran batas laut yang terjadi di perairan Indonesia. Dalam hal ini, peran pemerintah tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengawas dan pengatur dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara di laut.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar, “Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menanggulangi pelanggaran batas laut. Hal ini mencakup pengawasan terhadap aktivitas illegal fishing, penyelundupan barang ilegal, serta tindakan pencemaran lingkungan di perairan Indonesia.”

Salah satu langkah yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan patroli laut dan kerjasama dengan negara lain dalam hal penegakan hukum di perairan wilayah Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam di laut.

Namun, meskipun telah dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah, pelanggaran batas laut masih terus terjadi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki pemerintah untuk melakukan pengawasan secara maksimal.

Menurut pakar hukum kelautan dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, “Pemerintah perlu melakukan pembenahan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Selain itu, kerjasama antar lembaga terkait juga perlu ditingkatkan guna menciptakan sinergi dalam menanggulangi pelanggaran batas laut.”

Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan peran dan kinerjanya dalam menanggulangi pelanggaran batas laut demi menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan kedaulatan negara. Sebagai warga negara, kita juga perlu mendukung upaya pemerintah dalam hal ini agar perairan Indonesia tetap aman dan lestari.