Penegakan hukum perikanan memegang peranan yang sangat penting dalam mencegah penangkapan ikan ilegal. Menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, penangkapan ikan ilegal merupakan masalah serius yang mengancam keberlangsungan sumber daya laut Indonesia. Oleh karena itu, peran penegakan hukum perikanan harus diperkuat untuk melindungi sumber daya laut yang semakin terancam akibat aktivitas illegal fishing.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Slamet Soebjakto, penegakan hukum perikanan harus dilakukan secara ketat dan tegas. “Kami terus melakukan upaya penegakan hukum perikanan untuk menindak pelaku illegal fishing yang merugikan negara dan merusak lingkungan laut,” ujarnya.

Salah satu langkah penting dalam mencegah penangkapan ikan ilegal adalah dengan meningkatkan patroli laut. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Sjarifuddin Baharsjah, yang mengatakan bahwa “peningkatan patroli laut merupakan langkah efektif untuk mengurangi kasus illegal fishing di perairan Indonesia.”

Selain itu, kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat juga sangat diperlukan dalam upaya mencegah penangkapan ikan ilegal. Menurut Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Merah Johansyah, “partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus illegal fishing sangat penting untuk mendukung penegakan hukum perikanan.”

Dengan peran penegakan hukum perikanan yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan penangkapan ikan ilegal dapat ditekan dan sumber daya laut Indonesia dapat terjaga dengan baik. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi kekayaan lautnya dari aktivitas illegal fishing yang merugikan. Oleh karena itu, peran penegakan hukum perikanan harus terus diperkuat demi keberlangsungan sumber daya laut yang berkelanjutan.